Smart TV Ada, Mengapa Siswa Harus ke Bioskop?
- account_circle - -
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- visibility 26
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Zonapendidikan | Maros – Kegiatan nonton bareng (nobar) di bioskop XXI yang belakangan melibatkan sejumlah siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Maros mulai menuai perhatian publik.
Pasalnya, kegiatan tersebut disebut-sebut membebankan biaya kepada setiap siswa berkisar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per orang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah kegiatan nobar tersebut merupakan inisiatif masing-masing sekolah atau bagian dari arahan maupun program Dinas Pendidikan Kabupaten Maros?
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, diketahui sedang berada di Kabupaten Bone dalam rangka kegiatan Porprov 2026. Ia kemudian mengarahkan konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
Namun, Sekretaris Dinas Pendidikan belum dapat memberikan tanggapan resmi terkait kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa persoalan itu bukan ranahnya untuk memberikan jawaban.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maros mengenai dasar pelaksanaan, tujuan, mekanisme pembiayaan, serta keterlibatan sekolah dalam kegiatan nobar tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Tim Investigasi REPRO Maros, Asmarianto, SH, meminta agar kegiatan yang melibatkan peserta didik tidak sampai menjadi beban tambahan bagi orang tua.
Menurutnya, kegiatan tersebut memang disebut tidak bersifat wajib dan hanya diikuti oleh siswa yang berminat. Namun, pihak sekolah tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga serta potensi tekanan sosial yang mungkin dirasakan siswa.
“Memang kegiatan ini bukan paksaan. Kalau tidak mau ikut, tidak dipaksakan. Hanya siswa yang mau saja. Tetapi kita juga harus melihat kondisi orang tua dan jangan sampai kegiatan seperti ini justru menjadi beban bagi keluarga,” ungkap Asmarianto.
Ia juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar sekolah jika fasilitas pendukung pendidikan sebenarnya sudah tersedia di masing-masing satuan pendidikan.
Menurutnya, bantuan Smart TV yang telah disalurkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Saya berharap ke depan kegiatan serupa bisa dilaksanakan di sekolah. Apalagi fasilitas Smart TV bantuan Presiden sudah bisa dimanfaatkan di masing-masing sekolah. Materi pembelajaran dapat ditayangkan melalui fasilitas tersebut tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada siswa,” tegasnya.
Persoalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga pendidik dan pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Maros.
Sekolah bukan hanya tempat memberikan pengetahuan, tetapi juga lembaga yang memiliki tanggung jawab melindungi hak peserta didik, menanamkan nilai keadilan, serta memastikan setiap anak
memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:
1. Jangan sampai kegiatan sekolah menciptakan beban ekonomi.
Setiap siswa memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Biaya Rp50 ribu hingga Rp80 ribu mungkin dianggap kecil bagi sebagian keluarga, tetapi bisa menjadi beban bagi keluarga lainnya.
2. Tidak wajib secara lisan belum tentu bebas dari tekanan.
Sekolah perlu memastikan bahwa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tidak merasa malu, dikucilkan, mendapat perlakuan berbeda, atau kehilangan kesempatan belajar.
3. Utamakan fasilitas pendidikan yang tersedia.
Fasilitas seperti Smart TV, perangkat audiovisual, dan media pembelajaran digital seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran yang menarik dan berkualitas.
4. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas.
Jika nobar merupakan bagian dari pembelajaran, sekolah perlu menjelaskan relevansi film dengan kurikulum, materi pembelajaran, serta nilai edukasi yang ingin dicapai.
REPRO Maros berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Maros segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Dinas Pendidikan juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap kegiatan serupa, khususnya yang melibatkan pembiayaan dari peserta didik.
Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya siswa menonton film di bioskop. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan benar-benar memberikan manfaat, tidak diskriminatif, dan tidak membebani keluarga.
Sebab, pendidikan yang berkualitas bukan diukur dari seberapa sering siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diperoleh dalam proses pembentukan pengetahuan, karakter, dan masa depan mereka.
Jangan sampai atas nama kegiatan edukasi, orang tua justru harus mengeluarkan biaya tambahan yang sebenarnya dapat dihindari.
REPRO Maros tetap membuka ruang bagi Dinas Pendidikan, kepala sekolah, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(Ar)
- Penulis: - -
Saat ini belum ada komentar